Pangkep.Jurnalis Terkini ––  Aliansi Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat Pangkep menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (08/04) sekitar pukul 13.00 WITA sebagai bentuk kepedulian terhadap pemecatan sejumlah karyawan P3K Paruh Waktu oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang dinilai tidak memiliki alasan yang jelas.

Dalam aksi yang berlangsung di area kantor pemerintah daerah, massa aksi menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemberhentian yang dianggap tidak transparan. Mereka juga menyoroti adanya dugaan bahwa pemecatan tersebut bermuatan politik, karena karyawan yang diberhentikan diduga tidak mendukung pasangan calon tertentu yang kini menjabat di pemerintahan.

Muhammad Nur, selaku Jenderal Lapangan aksi menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk keresahan masyarakat atas pemecatan sepihak yang dialami oleh karyawan P3K Paruh Waktu.

“Kami hadir di sini sebagai representasi suara rakyat yang menuntut keadilan dan transparansi. Ini bukan sekadar tentang pemecatan, tapi tentang keadilan bagi mereka yang telah bekerja dan berkontribusi,” tegas Muhammad Nur.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh aliansi dalam aksi tersebut, antara lain:

1. Mendesak Bupati Pangkajene dan Kepulauan untuk melakukan transparansi dan evaluasi terkait pemberhentian sepihak terhadap pegawai P3K Paruh Waktu yang telah terdaftar dalam database resmi.

2. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran yang terlibat dalam keputusan pemecatan pegawai P3K Paruh Waktu.

3. Menuntut ditegakkannya supremasi hukum di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Muhammad Nur menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan. Ia menegaskan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir, dan aliansi siap menggerakkan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak diindahkan.

“Kami pastikan ini bukan akhir dari perjuangan. Jika suara kami tetap diabaikan, kami akan kembali turun dengan kekuatan yang lebih besar.” Terangnya Muhammad Nur